Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Keywords:
ocal revenue, economic growth, regional autonomy, ocal governmentAbstract
The objectives of regional autonomy are to further improve welfare and service to the community, develop democracy, justice and equity, and maintain harmonious relations between the central and regional governments. In order to carry out these services, funding is needed. PAD aims to provide flexibility to regions in optimizing their own funding potential in the implementation of regional autonomy as an embodiment and principle of decentralization. Development aims to achieve community prosperity through economic growth. Economic growth is the output generated from various sectors that provide an overview of how progress or setbacks have been achieved in the economic sector in a certain period. Regional Original Income has a positive effect on economic growth although the magnitude of the influence of Regional Original Income on economic growth in this study is relatively small. This shows that there are other factors that influence economic growth. Therefore, economic growth is important information that needs to get the government's attention in an effort to increase economic growth.
References
Arsyad, Licolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. STIM YKPN, Yogyakarta.
Baskoro, T., B. Siswanto, D. Darmawan & A. Kirana. (2002). Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2(2), 129-142.
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE, Yokyakarta.
Darmawan, D. (2003). Teori Pengambilan Keputusan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Harianto. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Iskandar, N. (2008). Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Pertama. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
Mardisimo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta:
Nasution, A. (2009). Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Sofmedia, Jakarta.
Oetomo, Hasan. & D. Darmawan. (2003). Kajian Perbedaan Sikap Masyarakat terhadap Commercial Endorsements dan Political Endorsements, Jurnal Ekonomi-Manajemen, 2(2), 91-112.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. (2005). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka Setia. Bandung.
Samuelson, P. A. & W. D. Nordhaus. (2005). Economic. Eighteenth Edition. International Edition. McGraw – Hill Book Co., Singapura.
Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sjamsi, N. & D. Darmawan. (2004). Peran Strategis Layanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 83-95.
Todaro, M.P. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Ujianto & D. Darmawan. (2003). Rasionalitas Mahasiswa dalam Memilih Partai Politik: Studi terhadap Faktor yang Dipertimbangkan Mahasiswa Kota Surabaya dalam Memilih Partai Politik, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1), 43-54.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
